02kubi

Bertempat di Kampus UHAMKA Jl. Limau II Kby Baru Jakarta Selatan (28/10-2016), Majelis Hukum dan HAM, bekerjasama dengan LPP AIKA UHAMKA menyelenggarkan Diskusi Terumpun membahas RUU Penghapusan  Kekerasan Seksual

Kegiatan ini di hadiri oleh Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah, bersama LPP AIKA, PW Aisyiyah Jateng, PW Aisyiyah Banten, dan Narasumber dari Komnas perempuan, Ibu Masruchah, narasumber dari UI, Dr. Eva Zulfa, mengupas perlunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan pemantauan sejak tahun 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat.

Tahun 2015 dari 321.000 kasus yang terdokumentasi, maka seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual.

Selain itu, Komnas Perempuan menemukan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, karena penyidik tidak menemukan aturan di Kitab Undang-undang Hukum dan Pidana (KUHP) yang dapat digunakan untuk mengembangkan penyidikan. Pada konteks ini, maka sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menganjurkan adanya terobosan melalui UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tidak hanya mengatur penindakan terhadap pelaku saja, tapi juga untuk memulihkan korban dan mencegah berulangnya kekerasan seksual dengan melibatkan masyarakat dan korporasi.

Selain itu, UU ini akan mengatur pemulihan dan juga pemberdayaan korban agar dia dapat melanjutkan kembali hidupnya, menawarkan mekanisme pembuktian yang memudahkan korban dalam proses penyidikan sehingga keterangan korban diakui sebagai alat bukti sepanjang didukung oleh satu alat bukti lainnya/adopsi sistem pembuktian di UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kemudian, UU ini mengusulkan beragam bentuk hukuman seperti Pidana Pokok Pidana Kurungan (gradasi dari rendah ke berat), restitusi (diputuskan dalam putusan hakim), dan rehabilitasi khusus untuk pelaku. Termasuk pidana tambahan berupa kerja sosial, pembatasan ruang gerak pelaku, sita benda/barang, pengumuman putusan hakim, dan lainnya.

Komnas Perempuan mengapresiasi keputusan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan kekerasan seksual adalah kejahatan luar biasa dan berharap kelahiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dilihat sebagai upaya serius dari pemerintah untuk menghentikan kejahatan yang luar biasa tersebut.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sudah diajukan sebagai inisiatif DPR RI, dan saat ini sudah masuk prolegnas prioritas tahun 2016. Komnas Perempuan berharap pemerintah dapat memberikan dukungan agar proses pembahasannya berjalan lancar.

Editor : Akhlanudin

Leave a Reply