Breaking News

UHAMKA JALIN KERJASAMA dengan PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK “PERTEMUAN LINTAS OPD PENYUSUNAN PERDA KTR di KABUPATEN LEBAK”

Kabupaten Lebak menghadapi tantangan tingginya prevalensi perokok. Menurut laporan BPS, pervalensi perokok di kabupaten Lebak pada tahun 2017 adalah 36.84%, angka ini  diatas rata-rata provinsi Banten (31.5%) dan prevalensi Indonesia (28.9%). Dengan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 876,653 jiwa, maka jumlah perokok di Lebak diperkirakan sekitar 322,941 jiwa. Dengan rata-rata konsumsi 86 batang rokok per minggu atau 12 batang per hari, penduduk Lebak mengkonsumsi 27 miliar batang per minggu atau 111 miliar batang per bulan.

Fakta ini pula yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) untuk menyelenggarakan pertemuan lintas organisasi perangkat daerah untuk memasukkan rancangan pembuatan perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).


JALIN KERJASAMA dengan PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PERTEMUAN LINTAS OPD PENYUSUNAN PERDA KTR di KABUPATEN LEBAK

Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Umum dan Kesra, Sekretariat daerah (Setda) Lebak, Dedi Lukman Indepur menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Lebak berkomitmen terhadap pengendalian konsumsi rokok. “Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan visi kabupaten Lebak untuk mewujudkan lebak kota sehat dan bersih” ujar Dedi. Dedi juga mengucapkan apresiasi kepada UHAMKA yang akan membantu menyusun naskah akademik dan draft rancangan peraturan dearah soal KTR.

Sementara di UHAMKA sudah diterapkan Kampus Tanpa Asap Rokok,  dan Tanpa Narkoba. Sebagai salah satu Kampus yg menjadi pelopor KTR dan menjadi contoh bagi Perguruan Tinggi khususnya di DKI Jakarta, UHAMKA sangat konsen membangun budaya kampus yg bersih dari asap rokok, ujar Wakil Dekan II Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES-UHAMKA) Dr. Sarah Handayani, S.KM.,M.Kes.“Saya bangga dengan komitmen Kab Lebak yang memasukkan Raperda KTR pada Prolegda 2020 di DPRD. Itu adalah langkah maju bagi cita-cita Pemda untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.” ujarnya

Lebih lanjut Wadek 1 FIKES UHAMKA mengatakan Pendampingan ini adalah bukti dari keberpihakan UHAMKA dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim Pusat Kajian Kesehatan UHAMKA untuk Pemerintah Daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*