Dalam menyerap berbagai aspirasi diseluruh lapisan masyarakat, reses merupakan salah satu yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil rakyat tentu prioritas utama adalah suara rakyat sebab sebagai pemimpin negara memiliki tugas memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Begitupula yang dilakukan oleh anggota Komisi X DPR RI Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si  Fraksi Partai Gerindra melakukan reses kepada berbagai instansi pendidikan salah satunya Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (28/7).

Adapun maksud dari tujuan ini adalah, Himmatul Aliyah yang merupakan salah satu anggota komisi X DPR RI fraksi partai Gerindra yang menangani dalam bidang pendidikan ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala didalam instansi pendidikan terlebih selama pandemik Covid-19 ini. “Pandemik Covid-19 ini memang masa yang menyulitkan, segala sesuatunya kita harus melakukan pembaharuan. Seperti yang terjadi dalam bidang pendidikan adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, ini merupakan langkah yang inovatif namun dibalik itu semua banyak masalah yang dikeluhkan. Oleh karena itu pada hari ini mari kita diskusi berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di UHAMKA, saya akan jadikan sebagai amunisi pada rapat DPR-RI nanti bersama Mendikbud” ujar Himmatul Aliyah.

 Tentunya kegiatan ini sangat direspons positif oleh UHAMKA, pasalnya di UHAMKA sendiri pun memiliki berbagai keresahan seperti kebijakan pemerintah dibidang pendidikan masih belum siap dan merata ditambah dengan isu-isu yang sedang hangat dibincangkan oleh publik. Dalam ruang dialog aktif, Dr. Lelly Qodariah, M.Pd (Wakil Rektor III UHAMKA) mengatakan bahwa “salah satu permasalahan yang terjadi selama pembelajaran daring ini adalah kurangnya subsidi kuota yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa diseluruh kampus khususnya kampus swasta. Kampus swasta seakan menjadi nomor dua, padahal pendidikan negara sangat terbantu dengan adanya kampus swasta ini”.

Disambung oleh Prof. Dr. Abd Rahman A. Ghani yang juga memberikan kritik terhadap “kebijakan pemerintah yang kurang matang terkait dengan konsep merdeka belajar atau kampus merdeka yang dianggap hingga saat ini harus dikaji ulang agar dalam tahap pelaksanaannya menjadi rapih dan tidak menyulitkan seluruh instansi pendidikan. Belum lagi dalam hal magang mahasiswa, masih banyak beberapa instansi pemerintah yang diskriminatif terhadap beberapa kampus, ini harus diselaraskan agar konsep merdeka belajar benar-benar adanya merdeka” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + fourteen =