Masyarakat Indonesia sejak lama dikenal sebagai manusia yang hidup secara guyup dan rukun. Sifat individualisme, sejatinya bukanlah watak asli masyarakat Indonesia.

Namun belakangan, gejala individualisme semakin kuat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Watak guyub perlahan semakin pudar. Contoh riilnya adalah banyak masyarakat yang tidak mengenal tetangga terdekatnya.

Memberikan kritik, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai arus modernisasi adalah penyebab lunturnya watak Indonesia itu. Termasuk di antaranya adalah pembangunan apartemen dan perumahan kluster, baik yang didasarkan pada tingkat ekonomi atau pandangan keagamaan tertentu.

“Nah kita ini kan sekarang ada kecenderungan perumahan-perumahan baru itu kan tidak memperhatikan aspek (guyub) itu. (termasuk) Komunitas-komunitas apartemen itu jangankan orang luar, petugas resmi sensus penduduk saja nggak boleh masuk,” kritik Mu’ti dalam forum diskusi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Senin (16/8).

Ini kan nggak boleh dalam sebuah negara ada kawasan yang terlalu ekslusif seperti itu atau kemudian pemukiman di mana yang masyarakatnya itu semuanya elit. Nggak ada orang alit (kecil)-nya. Kalau ada orang alitnya itu mungkin sebagai tukang kebun atau apa yang menurut saya ini tidak sehat dalam kita membangun kekuatan kewargaan itu,” imbuh Mu’ti.

Abdul Mu’ti lantas berharap pemerintah memperhatikan hal ini dengan mengeluarkan regulasi yang mencegah ekslusivisme seperti ini terjadi. Sebab jika diabaikan, maka masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama akan lebih rentan dipecah belah. Abdul Mu’ti pun mencontohkan Singapura.

Singapura itu kan kebijakan tata ruang, mayoritas tinggal di apartemen, itu kan didata secara rapi siapa saja yang tinggal di situ dari latar belakang etnis, suku dan lain-lain. Ketika satu etnis terlalu dominan, maka tidak boleh tinggal di situ dan harus diisi dengan etnis lain. Agar compound (hunian) itu benar-benar menjadi bagian dari compound yang menggambarkan kebhinekaan Singapura,” ungkapnya.

Mu’ti heran dengan fenomena ini karena justru negara-negara modern sangat memperhatikan aspek keragaman, interaksi di antara mereka dan mencegah ekslusivisme.

Nah itu yang saya maksud bahwa sarana-sarana meeting point itu harus tetap harus dibangun dan by regulation oleh negara sehingga kalau ada orang membangun perumahan misalnya, itu harus ada ruang yang disediakan oleh pengembang di mana yang terbuka bagi siapa saja di mana warga itu bisa bertemu di situ, bisa berinteraksi,” pungkasnya.

Sumber : Muhammadiyah.or.id

Leave a Reply