Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Aris Junaidi mengatakan, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di perguruan tinggi mengacu pada Surat Edaran Dirjen Dikti 4/2021 yang terbit pada 3 September 2021 lalu.

Untuk itu, bagi perguruan tinggi yang akan kembali menggelar PTM, Aris menegaskan, harus membentuk satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 di perguruan tinggi untuk memantau penerapan standar operasional prosedur protokol kesehatan (SOP prokes).

“Satgas penanganan Covid-19 di perguruan tinggi mempunyai tugas berat untuk mengawasi prokes di perguruan tinggi,” pada dialog daring tentang “Perguruan Tinggi Siap Belajar Optimal dengan PTM Terbatas,” Kamis (23/9/2021).

Ia menyebutkan, prokes di perguruan tinggi menerjemahkan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang telah disepakati bersama oleh para rektor dengan berbagai modifikasi. Untuk itu, SE Dirjen Dikti ini tentang PTM ditujukan kepada seluruh pimpinan, ketua sekolah tinggi, dan lembaga layanan pendidikan tinggi (L2Dikti) di seluruh Indonesia.

Dikatakan Aris, penjabaran tentang SE Dikti ini telah mulai diterapkan sejak semester genap tahun ajaran 2020/2021 yakni Januari 2021 lalu. Kampus boleh melakukan hybrid learning adalah pembelajaran yang menggabungkan sistem luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) dengan persyaratan super ketat.

“Jadi di samping SKB 4 Menteri dan SE Dirjen Dikti Tahun 2020 dan penyelenggara pembelajaran semester genap di 2020 dan 2021. Intinya bahwa SKB 4 Menteri ini membolehkan dengan cara hybrid learning dan hanya untuk pembelajaran kurikuler saja,” paparnya.

Aris menyebutkan, ada 6 poin penting menjadi kesepakatan kembali menggelar PTM terbatas di perguruan tinggi diantaranya; Pertama, perguruan tinggi harus mendapatkan rekomendasi atau berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat melalui Satgas Penanganan Covid-19 Daerah. Pasalnya, PTM terbatas disesuaikan dengan level pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pasalnya, perguruan tinggi dengan wilayah PPKM level 1,2,dan 3 dapat menyelenggarakan PTM.

“Jadi hanya melaporkan dan bagi perguruan tinggi swasta, selain melaporkan pada satuan tugas daerah harus melaporkan kepada L2Dikti di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.

Kedua, perguruan tinggi dapat diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan perguruan tinggi telah siap menerapkan prokes yang telah ditetapkan.

Ketiga, perguruan tinggi menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran campuran bagi mahasiswa belajar secara daring serta dosen yang mengajar secara daring.

Keempat, perguruan tinggi telah siap menerapkan prokes sebagaimana telah diputuskan bersama.

Kelima, perguruan tinggi membentuk satgas penanganan Covid-19 satuan pendidikan untuk menyusun dan menetapkan standar prokes.

Keenam, pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, Aris mengatakan, perguruan tinggi harus melakukan pelaporan secara berkala kepada Satgas Penanganan Covid-19, melakukan testing dan tracing.

Kemudian civitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus itu harus dalam keadaan sehat, mendapatkan vaksinasi dan mahasiswa harus mendapatkan izin orang tua dibuktikan dengan surat pernyataan.

“Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka, maka dapat memilih pembelajaran daring. Mahasiswa di luar daerah wajib memastikan diri dalam keadaan sehat dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab sesuai prokes yang berlaku,” ucapnya.

Dikatakannya, lingkungan kampus harus memenuhi SOP seperti memiliki tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh setiap orang masuk, menghindari kerumunan dan lainnya sesuai prokes disepakati bersama.

“Apabila ada kasus positif, maka perguruan tinggi harus menghentikan sementara PTM terbatas sampai kondisi aman. Sama halnya, ketika wilayah tersebut ada peningkatan kasus, maka pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan PTM,” tegasnya.

Untuk pemantauan, perguruan tinggi menegakan SOP prokes, Aris mengatakan, akan dilakukan pemantauan secara berkala dan perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman. Dalam hal ini, L2Dikti melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas PTM terbatas dan hasil pemantauan dapat dijadikan rekomendasi untuk tindak lanjut dari aktivitas PTM.

Leave a Reply