KPAI Menemukan Pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) Di Sekolah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong kewaspadaan semua pihak bahwa sekolah berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19. Pasalnya, KPAI menemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di sekolah.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan, dalam pengawasan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, KPAI kerap menjumpai pelanggaran atas prokes di berbagai sekolah di sejumlah daerah sejak 2020 hingga 2021. “Pelanggaran prokes terutama adalah 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) di antaranya, masker yang diletakkan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah,” kata Retno dalam keterangan pers

KPAI menemukan fakta bahwa salah satu sekolah dasar (SD) yang memiliki tempat cuci tangan di setiap kelas, tetapi tak ada peserta didik dan pendidik yang mencuci tangan saat tiba di sekolah. Selain itu, ada sekolah yang mayoritas siswanya melepas masker saat tiba di sekolah. “Saat diwawancara, anak-anak mengatakan mereka memakai masker saat di perjalanan pergi dan pulang sekolah. Fungsi masker sama dengan helm jadinya,” ungkap Retno.

Pada Sabtu (25/9/2021), Retno mengaku menerima pengaduan masyarakat melalui aplikasi Whats App. “Saya menerima pengaduan dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Pengaduan berasal dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar dengan disertai foto,” ujarnya.

Retno menambahkan, dalam foto tersebut tampak seorang siswa laki-laki berseragam putih merah sedang diperiksa suhu tubuhnya dengan Thermogun oleh seorang guru perempuan yang tidak mengenakan masker. Sedangkan foto lainnya memperlihatkan suasana di dalam kelas dimana anak-anak berdiri dengan tangan diangkat ke depan. Ada satu guru perempuan dan sembilan siswa TK, semuanya tidak menggunakan masker, baik guru maupun muridnya.

Retno menuturkan, seharusnya pendidikan dibuka pada jenjang perguruan tinggi, SMA/SMK serta SMP yang peserta didiknya sudah divaksin dan perilakunya terkontrol. Sementara yang terjadi saat ini, perguruan tinggi belum dibuka, tetapi PAUD/TK dan SD justru sudah buka. Padahal anak PAUD/TK dan SD belum mendapatkan vaksin dan perilaku anak TK dan SD sulit dikontrol.

Retno mengatakan, KPAI merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pelaksanaan PTM terbatas dapat dilakukan apabila sekolah sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM, termasuk memastikan prokes. “Jika belum, maka pemerintah daerah harus membantu, terutama untuk sekolah yang miskin dan sedikit peserta didiknya,” ucapnya.

Kedua, pemerintah pusat wajib melakukan percepatan vaksinasi kepada peserta didik usia 12-17 tahun. Tingkat vaksinasi harus mencapai minimal 70% dari populasi di sekolah agar terbentuk kekebalan kelompok. Kalau hanya guru yang divaksinasi, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10% dari jumlah siswa.

Selain itu, pemerintah pusat harus memastikan penyediaan vaksin untuk anak merata di seluruh Indonesia. Menurut Retno, dari survei singkat KPAI pada Agustus lalu, vaksinasi anak didominasi oleh Pulau Jawa dan hanya menyasar anak-anak di perkotaan.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) harus jujur dengan angka penularan kasus Covid-19 di daerahnya. Keempat, sekolah perlu melakukan pemetaan materi untuk setiap mata pelajaran. Kelima, guru dan orang tua harus mengedukasi dan menjadi panutan perubahan perilaku anak-anak dalam melaksanakan prokes 3M.

Leave a Reply