Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah sudah tak sabar untuk menggelar kuliah tatap muka. Saat ini, dari 164 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah, mayoritas masih melakukan pembelajaran secara online. “Keputusan untuk PTM sangat variatif tergantung status COVID-19. Di Wakatobi Sulawesi Tenggara misalnya, semua sudah tatap muka. Jadi ITBM (Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah) Wakatobi tidak ada masalah,” kata Sekretaris Majelis Dikti PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti saat dihubungi wartawan, Kamis (30/9/2021).
Sayuti mengungkapkan, kebijakan kuliah tatap muka tersebut tergantung masing-masing daerah. Beberapa daerah yang sudah mengalami penurunan level PPKM di level 2, sudah bisa menggelar perkuliahan offline.
“Di Yogyakarta masih hybrid. Jika mahasiswa tersebut berada di Yogyakarta dan sudah vaksin, bisa mengikuti perkuliahan offline. Sedangkan yang dari luar Yogyakarta tetap online,” katanya.
Tapi, izin untuk mengikuti kuliah tatap muka tersebut, lanjut Sayuti, tetap tergantung izin dari orang tua. Hal itu pula yang kemudian membuat beberapa kampus Muhammadiyah menggelar perkuliahan campuran.
“UAD misalnya sudah memutuskan hybrid tergantung keputusan orang tua. Kalau orang tua belum acc, kita tidak bisa memaksakan,” katanya.
Sayuti mengaku, berdasarkan permintaan dari orang tua maupun mahasiswa, sebentar mayoritas menginginkan kuliah tatap muka. Tapi, khusus kampus di DIY terkendala dengan mahasiswa di luar daerah yang belum divaksin.
“Kalau yang di Yogyakarta sudah kami undang untuk vaksinasi. Kendala mereka berangkat ke Yogyakarta jika belum divaksin,” imbuhnya.
Sayuti berharap, pemerintah daerah secepatnya bisa membuat kebijakan pelonggaran untuk kuliah tatap muka. Sebab, saat ini warga di sekitar kampus yang menggantungkan ekonomi dari kehadiran mahasiswa sudah terlalu lama tak mendapatkan pemasukan.
“Secara kesiapan Prokes, sebenarnya kami sudah siap. Sudah tidak sabar menunggu,” katanya.
